Sektor energi khususnya terkait dengan batu bara masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Salah satunya terkait badan layanan umum (BLU) Batu Bara yang tak kunjung hadir.
Hal itu menjadi salah satu isu yang dibahas dalam rapat kerja nasional Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) ke-2
Ketua Pelaksana Rapat Kerja Nasional Aspebindo Fathul Nugroho menjelaskan. Ada beberapa isu yang didiskusikan di antaranya strategi bisnis pemain energi fosil untuk dapat berpartisipasi dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Serta mendorong skema-skema kebijakan pemerintah yang perlu didorong asosiasi seperti kehadiran BLU Batubara.
Ketua Umum Aspebindo Anggawira menyebutkan beberapa program pemerintah di sektor mineral dan batu bara dan hilirisasi sudah sesuai jalur (on the track). Namun, memang masih banyak harapan-harapan pengusaha yang masih perlu mendapatkan pengawalan.
“Kita mengapresiasi pemerintah khususnya di bidang minerba dan hilirisasi yang sudah on the track namun masih ada juga yang bikin kita galau seperti realisasi BLU batubara. Pencabutan IUP yang dilakukan Kementerian Investasi/BKPM,” ucap Anggawira.
Anggawira melanjutkan, pihaknya meminta pemerintah, khususnya Kementerian Investasi/BKPM untuk memberikan kejelasan mengenai pencabutan IUP para pengusaha mineral dan batu bara di penghujung tahun 2022 ini.
Selain pencabutan IUP, Anggawira juga memberi catatan pada beberapa kebijakan seperti BLU Batu Bara dan juga transisi energi yang tengah di dorong pemerintah. Anggawira menyebut Aspebindo berkomitmen memperjuangan kepentingan pengusaha mineral, batubara, dan energi untuk ketahanan energi nasional dengan berbasis sumber daya di daerah.